ANALISIS PENUNDAAN PROSES RATIFIKASI MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (MAAS) TAHUN 2015 OLEH FILIPINA

Abstract

Bagi Asia Tenggara, transportasi udara merupakan bagian yang cukup penting karena dianggap mampu memberikan konstribusi besar pada perkembangan ekonomi negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Salah satu kontribusi yang dimaksud terlihat pada AEC (ASEAN Economic Community). Oleh AEC tersebut, pemerintahan ASEAN mengimplementasikan kebijakan liberalisasi untuk layanan udara yang juga disebut sebagai ASEAN SAM (ASEAN Single Aviation Market). ASEAN SAM dianggap sebagai tiang utama yang akan meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial dari sebuah kawasan. AEC membentuk kebijakan Open Skies yang bertujuan untuk melakukan integrasi dalam bidang transportasi udara, namun hingga saat ini belum bisa diterapkan diseluruh negara anggotanya. Terdapat 3 instrumen di dalam pelaksanaan ASEAN SAM, yaitu MAAS, MAFLAFS dan MAFLPAS. Dari perjanjian-perjanjian tersebut, tidak semua negara anggota ASEAN meratifikasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti yang terjadi di Filipina. Di dalam kebijakan ASEAN Open Sky, Filipina gagal meratifikasi Multilateral Agreement on Air Services (MAAS) di tahun 2015. Berbagai faktor dan hambatan yang menjadi alasan Filipina menunda proses ratifikasi tersebut yang kemudian akan menjadi pembahasan utama di dalam penelitian ini melalui pendekatan two-level-games dan kosep national interest. Di dalam pendekatan two-level-games tersebut juga akan dibagi menjadi dua proses, yaitu level domestik dan level internasional dari Filipina.