Analisis Kesediaan Masyarakat Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur untuk Berpartisipasi Dalam Mendukung Sanitasi Layak dan Aman Berdasarkan Kapasitas Adaptasi

Abstract

Labuan Bajo, ibu kota Kecamatan Komodo, sedang dikembangkan menjadi Destinasi Super Prioritas (DSP) karena berpotensi menjadi Bali Baru. Namun, sanitasi di Kecamatan Komodo masih belum memenuhi standar layak dan aman. NTT, sebagai provinsi dari Labuan Bajo, memiliki persentase akses sanitasi layak dan aman terendah dibandingkan empat provinsi DSP lainnya pada 2020-2023. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pada 15 Juli 2019 menginstruksikan peningkatan kualitas sanitasi di lokasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kunjungan wisatawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesediaan masyarakat Kecamatan Komodo untuk berpartisipasi (WTP) setiap minggunya (jam/minggu) dalam mendukung sanitasi layak dan aman. Metode choice experiment (CE) digunakan dalam kuesioner untuk mengeksplorasi preferensi masyarakat terhadap lima atribut kapasitas adaptasi yaitu aset berupa fasilitas sanitasi, fleksibilitas dalam perubahan strategi, organisasi untuk membangun jaringan, pembelajaran, dan agensi untuk membangun kemampuan masyarakat. Data WTP dianalisis menggunakan NLogit dengan pemodelan Random Parameter Logit (RPL), yang menunjukkan preferensi atribut dengan koefisien signifikan ≤10%. Hasil menunjukkan bahwa level atribut yang paling diminati adalah organisasi level 1, yaitu pembentukan organisasi masyarakat untuk mendukung program sanitasi, dengan koefisien 0,99444 dan signifikan ≤1%. Nilai ini digunakan untuk menghitung marginal willingness to participate (MWTP) yang menunjukkan waktu maksimal yang perlu dialokasikan masyarakat untuk menciptakan sanitasi layak dan aman. MWTP tersebut digunakan untuk menyusun rekomendasi strategi sehingga tercapai kondisi sanitasi layak dan aman di Kecamatan Komodo. Skenario 3 merupakan rekomendasi strategi paling optimal yaitu dengan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Waktu maksimal yang perlu dialokasikan setiap masyarakat sehingga strategi tersebut dapat terealisasikan adalah 12,5 jam/minggu.