ANALISIS KEBIJAKAN ELEKTRIFIKASI BUS DENGAN DAMPAK TERHADAP BIAYA OPERASIONAL DAN ANGGARAN SUBSIDI MENGGUNAKAN SISTEM DINAMIS (STUDI KASUS: TRANSJAKARTA)

Abstract

Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi karbon tertinggi di Jakarta. PT Transjakarta wajib ikut serta dalam mengurangi polusi udara. Bukti partisipasi Transjakarta dengan cara menerapkan kebijakan elektrifikasi bus. Target akhir pengadaan bus listrik di Transjakarta pada tahun 2030 dengan 10047 bus listrik, kebijakan ini mulai berlangsung dari tahun 2022 dengan perkembangan jumlah bus listrik setiap tahunnya. Biaya pengadaan bus listrik menggunakan skema Rp/km, seluruh biaya dibayar dari subsidi. Jumlah anggaran subsidi tidak dipastikan dapat mencukupi biaya pengadaan bus listrik. Tahun 2023 sampai tahun berikutnya, jumlah subsidi tetap yaitu sebesar Rp3.564.000.000.000,00. Permasalahan ini menjadi landasan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui ketepatan skema biaya pengadaan bus listrik menggunakan metode sistem dinamis. Hasil model simulasi biaya pengadaan bus listrik yang dibayarkan berdasarkan biaya operasional dengan skema perhitungan Rp/km pada tahun 2023, jumlah bus listrik yang beroperasional sebanyak 90 menghasilkan biaya pengadaan sebesar Rp142.921.349.100. Namun, pada tahun 2030 ketika target jumlah bus listrik yang beroperasional sebanyak 10047 menghasilkan biaya pengadaan sebesar Rp15.954.786.604.530. Sehingga penerapan skema pembayaran Rp/km hingga tahap akhir kebijakan elektrifikasi kurang tepat, karena akan menghasilkan biaya operasional yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan anggaran subsidi yang diterima Transjakarta.