| dc.description.abstract | Di Indonesia, tantangan lingkungan seperti pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan (ekonomi linear) masih banyak diterapkan, sehingga mengharuskan untuk mengadopsi sudut pandang baru dalam pengelolaan sumber daya termasuk konsep Circular Economy. CE mengutamakan pengurangan limbah dan pemanfaatan ulang produk, sejalan dengan prinsip SDGs yang didukung oleh RPJMN dan RPJPN. Implementasi reverse logistics menjadi aspek penting dalam mendukung CE. Namun hambatan regulasi masih sering kali menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Melihat pengalaman dari negara-negara seperti Vietnam dan Polandia, yang telah mengadopsi regulasi internasional, dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk menerapkan konsep CE. Sistem dinamis dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kompleksitas pengelolaan limbah dan mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi RL dapat dimasukkan ke dalam perancangan kebijakan pemerintah yang mendukung konsep circular economy serta memodelkan hubungan antar variabel yang mempengaruhi reverse logistics. Penelitian ini mengembangkan 4 skenario berdasarkan literatur yang ada sebagai acuan. Diperoleh hasil bahwa Implementasi reverse logistics dalam kebijakan pemerintah secara signifikan dapat mendukung kebijakan circular economy yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan penggunaan bahan baku baru. Dengan kebijakan yang dapat diterapkan, seperti insentif untuk perusahaan yang mengadopsi reverse logistics, terdapat potensi peningkatan yang besar dalam pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya seperti pada skenario 3 dan 4 pad stok recovered raw material menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan bahan baku yang dapat didaur ulang, dengan skenario 4 mencapai peningkatan sebesar 27.86% pada tahun keenam. | en_US |
