• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF COMMUNICATION AND DIPLOMACY
    • INTERNATIONAL RELATIONS (HUBUNGAN INTERNASIONAL)
    • DISSERTATIONS AND THESES (IR)
    • View Item
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF COMMUNICATION AND DIPLOMACY
    • INTERNATIONAL RELATIONS (HUBUNGAN INTERNASIONAL)
    • DISSERTATIONS AND THESES (IR)
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK DI THAILAND: PROVINSIALISASI DAN TRANSFORMASI

    Thumbnail
    View/Open
    COVER.pdf (383.8Kb)
    BAB I.pdf (326.0Kb)
    BAB II.pdf (303.9Kb)
    BAB III.pdf (228.9Kb)
    BAB IV.pdf (420.1Kb)
    Date
    2025-02-10
    Author
    Retno Sari, Harviani Fajar
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Prostitusi anak merupakan isu serius di Thailand yang telah mempengaruhi ribuan anak dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Thailand memprovinsialisasikan dan mentransformasi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak ke dalam struktur hukum dan kebijakan domestiknya. Dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Thailand berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi seksual. Penelitian ini didasarkan pada norma internasional, yaitu konvensi hak anak dan proses provinsialisasi dan transformasi yang menjelaskan proses adopsi standar internasional ke dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan data sekunder yang diperoleh dari analisis dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, serta literatur terkait. Melalui studi kasus implementasi Konvensi Hak Anak di beberapa provinsi, penelitian ini mengungkap bagaimana sejarah prostitusi anak di Thailand memengaruhi penerapan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Thailand telah membuat kemajuan signifikan dalam memperkuat kebijakan untuk melindungi hak-hak anak, tantangan seperti kelemahan dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan pengaruh faktor budaya masih menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk memahami interaksi antara sejarah eksploitasi anak dan upaya perlindungan hak-hak anak dalam konteks kebijakan publik di Thailand.
    URI
    https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13408
    Collections
    • DISSERTATIONS AND THESES (IR)

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV