PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH KANADA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT PADA ERA DONALD TRUMP 2017-2018

Abstract

Hubungan bilateral antara Kanada dan Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2017, terutama dengan diberlakukannya kebijakan proteksionisme yang berlandaskan doktrin America First yang bertujuan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat. Implementasi kebijakan ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan ekonomi dan diplomatik kedua negara, terutama setelah Amerika Serikat mengimplementasikan tarif 25% terhadap baja dan 10% terhadap aluminium pada 2018 serta menegosiasikan ulang North American Free Trade Agreement atau NAFTA menjadi United States–Mexico–Canada Agreement atau USMCA, yang mengharuskan Kanada menerima ketentuan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan Kanada terhadap kebijakan proteksionisme Amerika Serikat pada periode 2017–2018. Tulisan ini akan mengaplikasikan decision making model yang dikembangkan oleh Graham T. Allison. Dari ketiga model yang ada, penulis akan menggunakan Model I: Rational Actor Model yang akan menggunakan 3 indikator yaitu Unified National Actor, The Problem, and Action As Rational Choice. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka guna memperoleh data yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai sumber kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dan memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Temuan mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah Kanada dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat pada era Donald Trump 2017-2018 adalah Kanada sebagai aktor tunggal dan rasional yang menjalankan proses pengambilan keputusan yang terkoordinasi dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional.