PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI STUDI KASUS: AKUISISI S-400

Abstract

Keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia menimbulkan ketegangan antara Turki dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi dalam kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap pengelola industri militer Turki. Satu tahun sebelum menjatuhkan sanksi tersebut, Turki telah mendapatkan peringatan dari Amerika Serikat ketika North Atlantic Treaty Organization (NATO) mengeluarkan Turki dari program F-35 Joint Strike Fighters. Keputusan tersebut dapat menjadi hal yang kurang baik bagi Turki karena mereka harus kehilangan perannya sebagai produsen dan pemasok suku cadang jet tempur F-35 dalam program tersebut. Pengambilan keputusan Turki untuk terus melanjutkan kesepakatan akuisisi sistem pertahanan S-400 meskipun akan menghadapi konsekuensi yang dapat merugikan menjadi anomali dalam studi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, tulisan ini menjawab faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengambilan keputusan Turki untuk tetap mengakuisisi sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Tulisan ini mengaplikasikan decision making model yang dikembangkan oleh Graham T. Allison. Dari ketiga model yang ada, tulisan ini menggunakan Model II: Organizational Behavior Model yang mengoperasikan beberapa indikator, yakni organizational actors, standard operating procedures, fragmented decision making, limited search, incremental change, satisficing, dan organizational culture. Penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka untuk memperoleh data. Data-data didapatkan secara tidak langsung melalui sumber-sumber kredibel yang dapat dipercaya. Analisis data yang ada membantu penulis dalam membangun temuan dari penelitian ini. Temuan mengenai proses pengambilan keputusan resistensi Turki terhadap tekanan NATO dan Amerika Serikat didominasi oleh eksekutif secara top-down dengan mempertimbangkan beberapa faktor institusional, yakni kepentingan nasional Turki dan Presiden Erdoğan yang mendesak, prosedur operasional standar dari lembaga-lembaga negara, sikap keterpuasan dari institusi negara Turki, serta latar belakang dari pemerintahan dan institusi negara Turki.