IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN DI KOSTA RIKA DALAM PERIODE 2015-2024: TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abstract

Transisi energi menjadi isu penting dalam agenda pembangunan global di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim dan masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. Dalam praktiknya, banyak negara menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi kebijakan transisi energi, terutama akibat keterbatasan institusional dan ketergantungan pada impor energi. Di tengah kondisi tersebut, Kosta Rika menonjol sebagai salah satu negara berkembang yang mampu mempertahankan hampir 100% pembangkitan listrik dari energi terbarukan sejak tahun 2014. Kondisi ini menjadikan Kosta Rika menarik untuk dikaji, tidak hanya karena capaian teknisnya, tetapi juga karena upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengonsolidasikan kebijakan energi pasca pencapaian tersebut. Analisis terhadap implementasi kebijakan transisi energi Kosta Rika pada periode 2015-2024 dilakukan dengan menggunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan yang dikemukakan oleh John Blewitt, dengan fokus pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan energi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pengumpulan data melalui document-based research yang bersumber dari dokumen kebijakan nasional, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah terkait transisi energi. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi Kosta Rika pada periode tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam terbarukan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan jangka panjang, integrasi kebijakan lintas sektor, tata kelola yang inklusif, serta komitmen pemerintah dalam menjaga arah dekarbonisasi lintas pemerintahan, terutama melalui National Decarbonization Plan 2018-2050. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi Kosta Rika terutama tercermin dalam kebijakan dekarbonisasi sektor kelistrikan yang didukung oleh bauran energi terbarukan dan stabilitas kebijakan publik, sementara implementasi kebijakan transisi energi di sektor transportasi masih menghadapi keterbatasan akibat ketergantungan yang berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil dan belum optimalnya instrumen elektrifikasi transportasi.