PENOLAKAN CRUDE PALM OIL INDONESIA SEBAGAI BAHAN CAMPURAN BIOFUEL OLEH UNI EROPA

Abstract

Komoditas CPO (Crude Palm Oil) yang dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai kegunaan salah satunya dalam produksi biofuel guna menjawab kekhawatiran akan kelangkaan energi berbasis fosil, mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Uni Eropa karena tidak lagi dinilai sebagai komoditas yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh pertimbangan Parlemen Eropa untuk memperbarui kebijakan RED (Renewable Energy Directive) atas dugaan terkait deforestasi hutan dan ekosistem tropis yang dikaitkan dengan permintaan vegetable oil termasuk CPO dan turunannya sehingga mempengaruhi ekspor CPO ini ke pasar Uni Eropa. Penelitian ini menganalisis lebih dalam alasan yang menyebabkan keputusan Uni Eropa untuk tetap menolak komoditas CPO sebagai bahan campuran biofuel meskipun Indonesia telah berupaya dan terus meningkatkan standarisasi baik dari segi lingkungan hingga pekerja dalam sektor ini melalui sertifikasi baik ISPO dan RSPO. Namun, meskipun Indonesia telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, ternyata belum mengubah respons dari pihak Uni Eropa. Penulis menggunakan kerangka teori Diplomasi Ekonomi dan Green Politics dengan didukung oleh kerangka konseptual Kepentingan Nasional untuk menganalisis isu ini dan menemukan bahwasanya terdapat kepentingan yang lebih besar dari sekedar alasan keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu untuk melindungi pasarnya dari dominasi produk asing melalui kebijakan proteksionisme dengan mendorong terciptanya perspektif buruk terhadap CPO. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif didukung oleh metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan salah satu pegiat dalam sektor ini serta data primer melalui studi literatur yang ditunjang dengan data – data dari dokumen – dokumen resmi dan pencarian data di internet seperti situs resmi dari Kementerian ESDM, laporan yang tersedia dan lain sebagainya dan bertujuan untuk menggambarkan respons serta upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi standarisasi dari kebijakan tersebut demi mempertahankan ekspornya.