ANALISIS POTENSI BAHAYA PADA GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DENGAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) (STUDI KASUS DI BNPB)

Abstract

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga nasional nonpemerintahan yang dibentuk karena adanya keperluan terhadap pengembangan penanganan bencana alam. Dalam pemenuhan kebutuhannya, BNPB memiliki gudang khusus logistik dan peralatan untuk menyimpan barang-barang sumbangan, hibah dari nasional dan internasional. Kegiatan mengelola gudang terdiri dari aktivitas penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pendistribusian, dan pemusnahan, serta pelaporan peralatan dan material. Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam gudang selalu melibatkan manusia, mesin, material dan tahapan proses yang dapat menimbulkan bahaya dengan tingkat risiko yang berbeda karena adanya risiko tersebut, diperlukan identifikasi dan evaluasi lingkungan untuk dapat mencegah kecelakaan dengan tepat dan efektif. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya dan risiko dapat menggunakan metode pada manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu Job Safety Analysis (JSA). Metode ini merupakan studi yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya, mengevaluasi bobot risiko, dan melakukan kontrol dalam mengatur risiko yang dikenali. Aktivitas yang terdapat di BNPB adalah kedatangan truk, unloading, loading barang, penyimpanan serta penggunaan alat angkut (forklift, dan handpallet) dan penanganan material secara manual. Dari ketujuh aktivitas yang dilaksanakan di gudang BGR-H BNPB, dilakukanlah identifikasi dan pengukuran risiko menggunakan metode JSA. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan empat aktivitas yang berpotensi bahaya dan risiko tinggi yaitu kedatangan truk, penyimpanan barang, penggunaan forklift dan penanganan material secara manual dengan masing-masing aktivitas memiliki nilai risiko yaitu 9, 10, 15 dan 20. Berdasarkan nilai tersebut, penulis memberikan saran yang sesuai untuk masing-masing aktivitas, namun secara khusus penulis menyarankan lebih ditegakkannya peraturan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai langkah awal pencegahan.