| dc.description.abstract | Tahun 2013 merupakan tanda awal India aktif bergabung membahas negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Forum tersebut merupakan salah satu Free Trade Agreement (FTA) mega-regional di Indo-Pasifik untuk mengatur perdagangan, investasi, intellectual property, maupun teknis kerja sama ekonomi. Pada awal pembentukan RCEP terdiri dari The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), India, Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru (ASEAN+6). Maka RCEP menjadi harapan bagi India untuk meningkat perekonomian, memperluas akses perdagangan, mewujudkan Make in India, Neighborhood First Policy, memantau perkembangan status teritorial di Laut Cina Selatan (LCS), dan menghindari noodle bowl effect. Namun, pada 4 November 2019, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bangkok, India memutuskan untuk tidak terlibat lagi di dalam RCEP. Keputusan tersebut menunjukkan India menjauh dari RCEP berdasarkan ketentuan kebijakan luar negerinya. Padahal mitra lainnya tidak menginginkan ketetapan tersebut terjadi. Kasus tersebut menjadi penting untuk meneliti pertimbangan India ketika membentuk kebijakan luar negeri terhadap RCEP tahun 2019. Pembentukan kebijakan tersebut dianalisis menggunakan Teori Decision Making Process kebijakan luar negeri. Sehingga penelitian ini menjelaskan salah satu dari faktor tersebut yaitu atribusi nasional dan sistem internasional yang menyebabkan India keluar dari RCEP pada 2019. Upaya penelitian ini menerapkan metode kualitatif dari data sekunder serta teknik analisis sekunder (secondary analysis). Penelitian ini berargumen bahwa atribusi nasional dan sistem internasional dengan mempertimbangkan aspek geografis, demografis, sistem politik, kapabilitas ekonomi, dan anarki. Oleh sebab itu, penelitian ini membuktikan bahwa India berhenti dari RCEP sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang dilatarbelakangi oleh faktor tersebut. | en_US |
