Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil SDA, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Adanya kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan ini diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera meskipun memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dari provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera. Aceh juga memiliki dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang lebih besar dari pada provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Selain itu Aceh juga mendapatkan dana otonomi khusus (DOK) yang mana dana ini hanya diberikan kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH SDA dan DOK terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Aceh periode 2008-2019. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan melibatkan 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana otonomi khusus memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu dana bagi hasil sumber daya alam secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.