ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2017-2022

Abstract

Masalah dalam observasi ini ketergantungan negara-negara tetangga pada dana hibah dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut pandang rencana pengeluaran standar, rendahnya kapasitas kabupaten untuk menyelidiki kemungkinan sumber-sumber air Bantal yang tercermin dari sedikitnya penerimaan PAD (Bantalan) dibandingkan dengan pendapatan teritorial secara keseluruhan, kurangnya tenaga dan keterbatasan pendapatan provinsi dalam mengawasi dan menyelidiki sumber-sumber pendapatan yang ada, kekurangan DPRD dalam memimpin pemanfaatan daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir yang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Harmoni, dan Rasio Pertumbuhan menjadi fokus penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada penelitian ini untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi secara langsung dari objek penelitian untuk mendukung pemecahan masalah yang ada. Menurut penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir belum mampu meningkatkan PAD yang mengakibatkan rasio kemandirian sangat rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir bergantung pada pemerintah pusat, sedangkan untuk rasio efektivitas PAD bisa dibilang baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir kompeten dan optimis mencapai target untuk PAD tersebut, dan untuk rasio efisiensi bisa dibilang buruk karena Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir belum bisa menekan jumlah belanja daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dikatakan memiliki rasio kecocokan yang kurang baik karena sebagian besar dana yang dimiliki masih digunakan untuk biaya operasional, sehingga rasio belanja modal relatif rendah, subsidi pemerintah teritorial yang lebih condong ke konsumsi rutin untuk memenuhi kegiatan pemerintah dan tidak fokus pada pergantian provinsi, dan untuk proporsi pembangunan negatif, dengan alasan bahwa nilai Tunjangan Gaji Daerah (TPD), Gaji Unik Wilayah ( Cushion), dan Penggunaan Fungsional semakin tinggi sedangkan nilai Konsumsi Modal semakin rendah. Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan